Wakil Presiden Bahas Stunting di WNPG XI

WNPG XI on 10:27

Jakarta, Humas LIPI.  Pemahaman yang berbeda tentang stunting di masyarakat menjadi salah satu permasalahan percepatan penurunan stunting di Indonesia. “Banyak yang belum paham apa itu stuntingStunting itu artinya kerdil dan bukan hal yang baru sehingga kita harus mengkoreksi diri,” jelas Wakil Kepala Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla saat memberi sambutan di Widya Karya Pangan dan Gizi (WNPG) XI pada Selasa (3/7) di Jakarta.

Wakil Presiden menjelaskan, dulu kita ada kebiasaan yang saat ini mulai ditinggalkan seperti slogan 4 sehat 5 sempurna, makan bubur kacang hijau di sekolah dan pemberian susu gratis. “Kebiasaan dahulu sudah mulai banyak dilupakan dan menyebabkan tidak semua masyarakat di wilayah Indonesia memiliki pemahaman yang baik tentang makanan bergizi,” jelasnya.

Menurut Wakil Presiden, stunting bukanlah masalah saat ini saja tetapi masalah yang akan kita rasakan dimasa depan. “Kalau sejak di kandungan anak tidak dapat gizi baik dan Air Susu Ibu (ASI) esklusif bisa dipastikan bahwa anak ini berpotensi stunting. Anak yang stunting pasti memiliki produktivitas yang rendah dan tentunya berdampak pada aspek ekonomi. Bahkan sebanyak 9 juta anak bayi cenderung kerdil. Kita harus mengkampanyekan pentingnya ASI Esklusif,” terangnya.

Salah satu langkah memperbaiki gizi anak Indonesia menurut Wakil Presiden yakni melakukan kampanye yang disesuaikan dengan budaya makanan dan budaya gizi di masing-masing wilayah Indonesia. “Jangan terlalu mengkampanyekan makan tempe di daerah Sulawesi karena meskipun bergizi, tempe adalah budaya pulau Jawa,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Soemantri Brodjonegoro mengatakan, masalah stunting adalah masalah nasional yang cukup serius karena bisa menggangu pembangunan. “Istilahnya satu dari tiga anak Indonesia yang berusia di bawah dua tahun banyak yang terkena stunting,” ungkapnya.

Bambang menjelaskan, Indonesia saat ini tengah memiliki bonus demografi. Situasi ini apabila bisa dimanfaatkan oleh kita tentu akan berdampak positif untuk pembangunan ekonomi. “Namun, bila sepertiga dari anak Indonesia stunting maka bonus demografi tidak bermanfaat untuk pembangunan nasional. Kita harus sepakat bahwa persoalan stunting menjadi prioritas,” ungkapnya.

Bambang mencontohkan, pada anak usia lima tahun bertinggi 110 centimeter dan yang stunting 100 centimeter, terkadang beda 10 centimeter masih menjadi toleransi padahal ini salah satu indikator. Selain itu, efek berbahaya pada stunting bukan hanya tinggi badan yang terhambat  tetapi juga perkembangan otak yang buruk. “ Saat masuk dunia kerja mereka kalah bersaing  dan menjadi beban keluarga sehingga bisa mewariskan kemiskinan pada turunan selanjutnya,”ungkap Bambang.

Ia menjelaskan, berdasarkan studi yang dilakukan  kerugian ekonomi Indonesia akibat stunting mencapai  dua sampai tiga persen Produk Domestik Bruto atau  400 triliun rupiah kerugian ekonomi per tahunnya. “Kalau kita mau menginvestasikan pada program penurunan angka stunting maka return of investment dari program ini tingkat pengembaliannya 48 kali lipat lebih menguntungkan,” terangnya.

Lebih lanjut, ia sangat mengapresiasi upaya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)  dalam membuat penelitian terkait pangan fungsional menjadi makanan yang disukai masyarakat. “LIPI bisa membantu membuat makanan yang biasa menjadi makanan yang syarat gizi dan sangat positif sekali untuk membantu masyarakat memahami makanan bergizi,” jelasnya.

Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko, mengatakan sejak 2017 pemerintah sudah menerapkan kebijakan terkait program penurunan stunting di Indonesia. “WNPG XI diharapkan mampu memotivasi berbagai pihak untuk menaruh perhatian pada stunting,” pungkasnya. (lyr/ed: dig)